Evaluasi akuntansi koperasi dengan PSAK No. 27 (studi kasus pada pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ngawi)

Kristina, Maria Evi (2002) Evaluasi akuntansi koperasi dengan PSAK No. 27 (studi kasus pada pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ngawi). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.PDF Download (484kB)
	Text (BAB I) BAB I.PDF Download (286kB)
	Text (BAB II) BAB II.PDF Restricted to Registered users only Download (935kB)
	Text (BAB III) BAB III.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.PDF Restricted to Registered users only Download (916kB)
	Text (BAB V) BAB V.PDF Download (213kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Badan usaha koperasi mempunyai usaha yang sangat besar terhadap anggota dan masyarakat luas. Makin berkembangnya kegiatan dari koperasi maka makin dituntut penanganan yang lebih profesional. Dalam penanganan yang lebih profesional ini diperlukan adanya system informasi yang menghasilkan informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi. Informasi akuntansi keuangan tersebut disusun terutama untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang ditunjuk pad pihak-pihak ekstern dan pengembangan koperasi maka salah satu usaha yang dilakukan dengan merumuskan standar akuntansi yang berlaku khusus untuk koperasi. Standar akuntansi yang berlaku untuk koperasi tersebut tertuang dalam pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi koperasi. PSAK No.27 telah mengatur akuntansi untuk koperasi yang merupakan penjabaran dari prinsip akuntansi yang lazim untuk diterapkan dalam badan usaha yang berbentuk koperasi sebagai suatu terobosan dalam usaha memajukan koperasi. Namun, dipihak lain tersirat suatu kekawatiran bahwa rumusan akuntansi koperasi yang tertuang dalam PSAK No. 27 ini hanya sekedar suatu standar belaka. Dalam kenyataan sekarang dapat dimungkinkan bahwa perlakuan akuntansi koperasi belum di terapkan dengan baik sesuai dengan PSAK No. 27 terutama dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan koperasi. Dengan dasar semua itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian apakah PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi telah diterapkan di PKP-RI Kabupaten Ngawi. Dari data yang diperoleh dan setelah dilakukan pengevaluasian terhadap laporan keuangan pada neraca terhadap rekening deposito sebesar Rp.10.000.000,00 yang terdapat di Bank Ratih dari tahun 1997 bermasalah sampai sekarang deposito tersebut merupakan investasi sementara yang dilakukan PKP-RI Kabupaten Ngawi. Sedangkan pada PKP-RI Kabupaten Ngawi tidak memasukan rekening kerugian investasi sehingga dapat terjadi kemungkinan PKP-RI mengalami kerugian. Selain itu dalam neraca tersebut tidak terdapat rekening akumulasi penyusutan bangunan, rekenin akumulasi penyusutan peralatan dan rekening akumulasi penyusutan kendaraan, sehingga yang tersaji hanya rekening bangunan, peralatan dan kendaraan Pada pos pasiva rekening biaya yang masih harus dibayar tidak dijelaskan baiaya apa saja yang masih harus dibayar. Pada laporan laba/rugi PKP-RI Kabupaten Ngawi terdapat perbedaan penyusunannya dengan penyusunan perhitungan hasil usaha berdasarkan PSAK No.27 yaitu pada PKP-RI Kabupaten Ngawi tidak ada item partisipasi anggota, yaitu Koperasi Primer yang ikut partisipasi dalam kegiatan koperasi misalnya memasarkan produk yang dibuat Koperasi Primer lewat PKP-RI Kabupaten Ngawi dalam laporan rugi/laba hanya terdapat pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Item beban dan perhitungan hasil usaha hanya disajikan beban operasi yang terbagi atas beban usaha, beban perkoperasian, beban lain-lain dan luar biasa. Dalam laporan rugi/laba item beban terbagi menjadi beban organisasi dan pembinaan, beban operasional, beban administrasi dan umum dan beban penyusutan. SHU setelah pajak tahun 2001 sebesar Rp.48.229.801,00 padahal seharusnya SHU setelah pajak 2001 itu sebesar Rp.39.823.696,00. Hal ini terjadi karena kekurang telitian dalam perhitungan SHU sebelum pajak tahun 2001 dan karena terjadi perubahan tariff PPH pasal 25 Badan (pajak terutang) mulai April 2000. Selanjutnya mengenai laopran arus kas PKP-RI Kabupaten Ngawi belum membuat Laporan Arus Kas melainkan hanya membuat berita acara Pemeriksaan Kas. PSAK No. 27 pernyataan no.80 menyebutkan bahwa Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama periode tahun tertentu. PKP-RI Kabupaten Ngawi belum membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota karena tidak ada anggota yang memberikan jasa seperti penitipan barang dagangan PKP-RI Kabupaten Ngawi. Selama ini yang dilakukan hanya memberikan bantuan modal pada anggotanya dalam kegiatan Jaringan Usaha Koperasi (JUK). Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan PKP-RI Kabupaten Ngawi masih belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam PSAK No.27 tentang akuntansi koperasi. Hal ini tampak pada tidak dibuatnyaLaporan Arus Kas, laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Laporan Penghitungan Hasil Usaha yang masih belum lengkap penyajiannya. Sebagian besar pengurus dan anggota belum mengenal adanya standar tentang akuntansi seperti PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan saran-saran diantaranya adalah perlu diadakannya pendidikan pengkoperasian terutama untuk mengenalkan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Agar dibuat Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Kemudian dalam penyusutan neraca disajikan rekening akumulasi penyusutan dan rekening kerugian piutang guna mengantisipasi piutang yang tidak dapat ditagih. Membuat rekening kerugian investasi sebesar Rp.10.000.000,00 untuk mengatasi masalah deposito di Bank Ratih. Selain itu PKP-RI Kabuaten Ngawi seharusnya juga memperhatikan perubahan tariff pajak PPH Badan (pajak terutang).

Actions (login required)

View Item