Pengakuan pendapatan dan biaya dalam menentukan besarnya pajak penghasilan menurut S.A.K No.27 dan UU PPh No.17 Th.2000 serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada K.P.R.I "Cahaya" PT. PLN Area Pelayanan Madiun

Baidowi, Endik (2004) Pengakuan pendapatan dan biaya dalam menentukan besarnya pajak penghasilan menurut S.A.K No.27 dan UU PPh No.17 Th.2000 serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada K.P.R.I "Cahaya" PT. PLN Area Pelayanan Madiun. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (7MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (7MB)
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)
	Text (BAB 5) BAB 5.pdf Download (5MB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Untuk keseragaman gerak dan langkah dari para penyusun laporan keuangan maka Ikatan Akuntansi Keuangan merumuskan beberapa prinsip akuntansi yang tersusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tetapi dalam kaitannya pelaporan keuangan untuk kepentingan pajak maka badan usaha koperasi perlu memahami Undang-undang perpajakkan. Pemahaman ini ditujukan agar wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perpajakkan. Dalam kaitannya laporan keuangan untuk kepentingan pajak maka koperasi perlu memahami Undang-Undang Pajak (UUP) agar tidak merugikan koperasi itu sendiri, sehingga wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak berdasar hukum dengan maksud untuk penggelapan. Laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan menghasilkan laba komersial atau laba akuntansi, sedangkan laporan keuangan yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan akan menghasilkan laba pajak. Dari kedua konsep tersebut ada kemungkinan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan konsep, cara pengukuran, serta pengakuan pendapat dan biaya antara UU PPh dengan SAK yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Penelitian dilakukan di KPRI “Cahaya” PT.PLN Area Pelayanan Madiun. Koperasi ini menurut penelitian, kegiatannya sangat bagus dan mampu menghasilkan laba yang sangat optimal. Dari hasil analisis perhitungan rekonsilisi fiskal akhirnya dapat diketahui koreksi fiskal yang dilakukan bersifat positif dan negatif. Koreksi positif dilakukan apabila dalam perhitungan suatu item terdapat selisih lebih menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dibandingkan dengan catatan keuangan koperasi. Dalam hal ini item yang mengalami koreksi positif adalah biaya pakaian dinas karyawan, biaya rapat gerakan koperasi, biaya penyusutan, biaya relaksi, dan biaya lainnya tanpa bukti. Dengan demikian terdapat penambahan nilai atas laba sebelumnya pajak sebesar Rp. 58.957.900,00. Untuk koreksi negatif dilakukan apabila dalam perhitungan suatu item terdapat selisih lebih menurut catatan keuangan koperasi dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000, item yang mengalami koreksi negatif adalah pendapatan jasa giro/ bunga bank. Pendapatan tersebut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak diakui sebagai penghasilan, karena itu harus dilakukan pengurangan atas laba sebelum pajak sebesar Rp. 328.830.592,00. Dengan demikian akan terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 89.712.669,00. Jumlah itu akan dialokasikan kepada periode mendatang yang akan tampak dalam neraca yaitu pengurangan atas hutang pajak sehingga dengan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya baik menurut SAK no. 27 dan UU PPh no.17 tahun 2000 akan dapat kita ketahui jumlah laba usaha yang nantinya dikenai pajak penghasilan.

Actions (login required)

View Item