Analisis kinerja keuangan pemerintah pusat sebelum dan sesudah Undang–Undang No. 17 tahun 2003 (studi kasus APBN 1999-2007)

Brimandhani, Maria (2010) Analisis kinerja keuangan pemerintah pusat sebelum dan sesudah Undang–Undang No. 17 tahun 2003 (studi kasus APBN 1999-2007). Other thesis, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (71kB)
[img] Text (BAB 1)
BAB I.pdf

Download (31kB)
[img] Text (BAB 2)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (47kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (53kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Text (BAB 5)
BAB V.pdf

Download (19kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (71kB)

Abstract

Sebelum adanya reformasi keuangan negara, laporan keuangan yang sajikan pemerintah yaitu Perhitungan Anggaran Negara (PAN), di mana tidak menggambarkan seberapa besar aset dan kekayaan negara, tidak adanya ukuran kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan serta tidak mempunyai standar akuntasi pemerintahan. Kemudian Tahun 2003 pemerintah melakukan reformasi keuangan negara yang mewajibkan pemerintah menyusun dan menyampakan laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan diterapkannya anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan pemerintah pusat sebelum Undang–Undang No.17 Tahun 2003 dan sesudah Undang–Undang No.17 Tahun 2003. Kinerja pemerintah pusat dapat diukur dengan melakukan analisis kinerja keuangan pada laporan realisasi APBN pemerintah pusat dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas penerimaan, rasio efektivitas pengeluaran, rasio keserasian yaitu rasio belanja rutin terhadap APBN dan rasio belanja pembangunan terhadap APBN, dan rasio pertumbuhan yaitu rasio pertumbuhan penerimaan, rasio pertumbuhan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi APBN sebelum Undang–Undang No.17 Tahun 2003 periode (1999-2002) dan sesudah Undang–Undang No.17 Tahun 2003 periode (2004-2007). Uji hipotesis dilakukan dengan menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah pusat sebelum dan sesudah Undang–Undang No.17 Tahun 2003, dengan alat uji menggunakan paired samples t test. Berdasarkan hasil uji beda rata–rata penelitian menunjukkan rasio kemandirian1 menunjukkan perbedaan kinerja sebelum dan sesudah Undang–Undang No.17 Tahun 2003, sedangkan rasio kemandirian2, rasio efektivitas penerimaan, rasio efektivitas pengeluaran, rasio belanja rutin terhadap APBN, rasio belanja pembangunan terhadap APBN, rasio pertumbuhan penerimaan, rasio pertumbuhan pengeluaran menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah Undang–Undang No.17 Tahun 2003.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis > Prodi Akuntansi
Depositing User: Monica Utik
Date Deposited: 29 May 2019 02:38
Last Modified: 29 May 2019 02:38
URI: http://repository.widyamandala.ac.id/id/eprint/602

Actions (login required)

View Item View Item